Pengalihan Kedudukan Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (rups) Atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (persero) Dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia Kepada
Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri Ke Dalam Modal Perusahan Perseroan (persero) Pt. Bank Mandiri Dlm Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum. (ln No.224)
Peraturan Gubernur Bali Nomor 96 Tahun 1999 tentang Penunjukan Pemimpin Dan Bendaharawan Pro Yek Pengendalian Dan Pendayagunaan Program Bantuan Penanganan Jalan Kabupaten/kodya (pp-bpjk) Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1998/1999
Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (rups) Atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (persero) Dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia Kepada Menter
Erubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan.
JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.