Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001
Pembentukan Kota Lhokseumawe (ln No.82 & Tln No.4109)
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002
Partai Politik (ln No.138 & Tln No.4251)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008
Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya Di Provinsi Papua
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003
Perubahan Atas Uu Ri No.53 Th.1999 Ttg Pembentukan Kab.pelalawan, Kab. Rokan Hulu, Kab. Rokan Hilir, Kab. Siak, Kab. Karimun, Kab.natuna, Kab.kuantan Singingi, Dan Kota Batam. (ln No.31 & Tln No.4274)
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008
Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Di Provinsi Sulawesi Utara
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008
Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai Di Provinsi Maluku Utara
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009
Pembentukan Kabupaten Maybrat Di Provinsi Papua Barat
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2006
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik India Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of India On Cooper
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008
Pembentukan Kota Gunungsitoli Di Provinsi Sumatera Utara
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008
Pembentukan Kabupaten Mesuji Di Provinsi Lampung
Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2008
Pembentukan Kabupaten Deiyai Di Provinsi Papua
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999
Pencabutan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Referendum
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004
Pembentukan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004
Pembentukan Provinsi Sumatra Barat
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Ii Dumai
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999
Bank Indonesia
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003
Pembentukan Kab. Nias Selatan, Kab. Pak-pak Bharat, & Kab. Humbang Hasundutan Di Prov. Sumatera Utara. (ln No.29 & Tln No.4272)
Total:641

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial