JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganUndang-Undang
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008
Pembentukan Kabupaten Nduga Di Provinsi Papua
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008
Pembentukan Kabupaten Dogiyai Di Provinsi Papua
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012
Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak Di Provinsi Papua Barat.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013
Pendidikan Kedokteran
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013
Keantariksaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009
Kesejahteraan Sosial
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004
Pengesahan Cartagena Protocol On Biosafety To The Convention On Biological Diversity (protokol Cartagena Tentang Keamanan Hayati Atas Konvensi Tentang Keanekaragaman Hayati) Menjadi Undang - Undang
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001
Pembentukan Kota Cimahi (ln No.89 & Tln No.4116)
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002
Pembentukan Kota Pariaman Di Sumbar (ln No.25 & Tln No.4187)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003
Perubahan Atas Uu Ri No.53 Th.1999 Ttg Pembentukan Kab.pelalawan, Kab. Rokan Hulu, Kab. Rokan Hilir, Kab. Siak, Kab. Karimun, Kab.natuna, Kab.kuantan Singingi, Dan Kota Batam. (ln No.31 & Tln No.4274)
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008
Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya Di Provinsi Maluku
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003
Pembentukan Kabupaten Tojo Uma-uma Di Propinsi Sulawesi Tengah (ln No.147 & Tln No.4342)
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008
Pengesahan Charter Of The Association Of Southeast Asian Nations (piagam Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008
P E L A Y A R A N
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001
Y A Y A S A N (ln No.112 & Tln No.4132)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2001
Perhitungan Anggaran Negara Ta.1999/2000 (ln No.113 & Tln No.4133)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002
Pembentukan Kab. Banyuasin Di Provinsi Sumatera Selatan. (ln No.19 & Tln No.4181)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002
Penyiaran (ln No.139 & Tln No.4252)
Total:641

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2024. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali