Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Kerja Perpajakan.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
Mahkamah Konstitusi (ln No.98 & Tln No.4316)
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012
Veteran Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003
Perubahan Atas Uu No.15 Th.2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (ln No.108 & Tln No.4324)
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012
Industri Pertahanan
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2003
Perubahan Atas Uu No.29 Th.2002 Tentang Apbn Ta.2003 (ln No.114 & Tln No.4326)
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
Perubahan Atas Uu No.19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000
Perubahan Atas Uu Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003
Apbn Ta. 2004 (ln No.139 & Tln No.4337)
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012
Pembentukan Kabupaten Pengandaran Di Provinsi Jawa Barat
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003
Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat Di Propinsi Nusa Tenggara Barat (ln No.145 & Tln No.4340)
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012
Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Di Provinsi Lampung.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003
Pembentukan Kabupaten Lingga Di Propinsi Kepulauan Riau (ln No.146 & Tln No.4341)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012
Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan Di Provinsi Papua Barat.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003
Pembentukan Kabupaten Tojo Uma-uma Di Propinsi Sulawesi Tengah (ln No.147 & Tln No.4342)
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012
Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak Di Provinsi Papua Barat.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003
Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara Di Propinsi Sulawesi Utara (ln No.148 & Tln No.4343)
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2012
Pertanggung Jawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2011 ( 1 Buku)
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003
Pembentukan Kabupaten Melawi Dan Kab. Sekadau Di Prop. Kalimantan Barat (ln No.149 & Tln No.4344)
Total:641

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial