JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganUndang-Undang
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru Dan Kabupaten Maluku Tenggara
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003
Perhitungan Anggaran Negara Ta.2001 (ln No.41 & Tln No.4281)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000
Perubahan Atas Undang-undang No.45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan,kabupatenmalinau.kabupaten Kutai Barat Kabupaten Kutai Timurdan Kota Bontang
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008
Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Di Provinsi Sulawesi Utara
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupatenbireuen Dan Kabupaten Simeulue
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008
Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya Di Provinsi Maluku
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
A D V O K A T (ln No.49 & Tln No. 4288)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008
Pembentukan Kabupaten Buru Selatan Di Provinsi Maluku
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol,kabupaten Morowali,kabupaten Banggai Kepulauan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003
Badan Usaha Milik Negara (ln No.70 & Tln No. 4297)
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas Di Provinsi Kepulauan Riau
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 52 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Lembata
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008
Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,kabupaten Rokan Hilir,kabupaten Siak ,kabupaten Karimun,kabupaten Natuna,kabupaten Kuantan Singingi Dan Kota Batam.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sorolangun,kabupaten Tebo , Kabupaten Muara Jambi Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003
Susunan Dan Kedudukan Mpr, Dpr Dan Dprd (ln No.92 & Tln No.4310)
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012
Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Involvement Of (protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata)
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Total:641

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2024. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali