JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganUndang-Undang
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002
Pembentukan Kab. Sarmi, Kab. Keenom, Kab. Sorong Selatan, Kab.raja Ampat, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Yahukimo, Kab. Tolikara, Kab. Waropen, Kab. Kaimana, Boven Digoel, Kab. Mappi, Kab. Asmat, Kab.kab. Teluk Bintuni Dan Kab. Teluk Wondama Di Prov. Papua
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002
Pembentukan Kota Banjar Di Provinsi Jawa Barat (ln No.130 & Tln No.4246)
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002
Apbn Ta.2003 (ln No.136 & Tln No.4249)
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002
Partai Politik (ln No.138 & Tln No.4251)
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006
Dewan Pertimbangan Presiden
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu Dan Kab. Balangan Di Prov. Kalimantan Selatan. (ln No.22 & Tln No.4265)
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2006
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik India Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of India On Cooper
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003
  • 25 February 2013
  • Undang-Undang
  • Dilihat 2019 kali
  • Diunduh 3 kali
Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kab. Seluma, & Kab. Kaur Di Prov. Bengkulu. (ln No.23 & Tln No.4266)
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Barat & Belitung Di Prov. Kep. Bangka Belitung. (ln No.25 & Tln No.4268)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003
Pembentukan Kabupaten Bone Balango & Kab. Pohuwato Di Prov. Gorontalo. (ln No.26 & Tln No.4269)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003
Pembentukan Kab. Luwu Timur Dan Kab. Mamuju Utara Di Prov. Sulawesi Selatan (ln No.27 & Tln No.4270)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003
Pembentukan Kab. Manggarai Barat Di Prov. Nusa Tenggara Timur. (ln No.28 & Tln No.4271)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000
Pengesahan Ii : Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elemination Of The Worth Forms Of Child Labour (konvensi No. 183 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk2 Pekerjaan Terburuk Utk Anak) (ln No.30
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003
Pembentukan Kab. Minahasa Selatan Dan Kota Tomohon Di Prov. Sulawesi Utara. (ln No.30 & Tln No.4273)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003
Perubahan Atas Uu Ri No.53 Th.1999 Ttg Pembentukan Kab.pelalawan, Kab. Rokan Hulu, Kab. Rokan Hilir, Kab. Siak, Kab. Karimun, Kab.natuna, Kab.kuantan Singingi, Dan Kota Batam. (ln No.31 & Tln No.4274)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003
Pemilihan Umum, Anggota Dpr, Dewan Perwakilan Daerah, Dprd. (ln No.37 & Tln No.4287)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000
Perubahan Atas Undang-undang No.45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah,propinsi Irian Jaya Barat,kabupaten Paniai,kabupaten Mimika Kabupaten Puncak Jaya,dan Kota Sorong
Total:641

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2024. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali