JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganUndang-Undang
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
  • 25 February 2013
  • Undang-Undang
  • Dilihat 470 kali
  • Diunduh 13 kali
Perlindungan Anak (ln No.109 & Tln No.4235)
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002
Surat Utang Negara (ln No.110 & Tln No.4236)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (ln No.111 & Tln No.4237)
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002
Pembentukan Kab. Sarmi, Kab. Keenom, Kab. Sorong Selatan, Kab.raja Ampat, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Yahukimo, Kab. Tolikara, Kab. Waropen, Kab. Kaimana, Boven Digoel, Kab. Mappi, Kab. Asmat, Kab.kab. Teluk Bintuni Dan Kab. Teluk Wondama Di Prov. Papua
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002
Pembentukan Kota Banjar Di Provinsi Jawa Barat (ln No.130 & Tln No.4246)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
Bangunan Gedung (ln No.134 & Tln No.4247) Apbn Ta.2003 (ln No.136 & Tln No.4249)
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002
Apbn Ta.2003 (ln No.136 & Tln No.4249)
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (ln No.137 & Tln No.4250)
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002
Partai Politik (ln No.138 & Tln No.4251)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002
Penyiaran (ln No.139 & Tln No.4252)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001
  • 20 September 2013
  • Undang-Undang
  • Dilihat 283 kali
  • Diunduh 58 kali
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Hongkong Untuk Penyerahan Pelanggar Hukum Yang Melarikan Diri (agreement Between The Governmentof The Republic Of Indonesia And The Governmentof Hongkong For The Serrender Of Fugit
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001
Pembentukan Kota Lhokseumawe (ln No.82 & Tln No.4109)
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001
Pembentukan Kota Langsa (ln No.83 & Tln No.4110)
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001
Pembentukan Kota Padang Sidempuan (ln No.84 & Tln No.4111)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001
Pembentukan Kota Tanjung Pinang (ln No.85 & Tln No.4112)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001
Pembentukan Kota Prabumulih (ln No.86 & Tln No.4113)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001
Pembentukan Kota Lubuk Linggau (ln No.87 & Tln No.4114)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001
Pembentukan Kota Pagar Alam (ln No.88 & Tln No.4115)
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001
Pembentukan Kota Cimahi (ln No.89 & Tln No.4116)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001
Pembentukan Kota Tasikmalaya (ln No.90 & Tln No.4117)
Total:641

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum
Beberapa Perkembangan dan Masalah Dalam Sosiologi Hukum
Beberapa Perkembangan dan Masalah Dalam Sosiologi…
 DRS.Mulyana W.Kusumah
Asas - Asas Hukum Adat ( Suatu Pengantar )
Asas - Asas Hukum Adat ( Suatu Pengantar )
 Prof. Bushar Muhammad, SH
Dasar - Dasar Hukum Kehutanan ( Edisi Revisi )
Dasar - Dasar Hukum Kehutanan ( Edisi Revisi…
 Salim, HS., SH., MS
Kamus Hukum
Kamus Hukum
J.C.T.Simorangkir,SH., Drs Rudy T. Erwin,SH., J.T. Prasetyo,…
Terminologi Hukum Inggris-Indonesia
Terminologi Hukum Inggris-Indonesia
 I.P.M. Ranuhandoko B.A.

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2024. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali