JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganUndang-Undang
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003
Penetapan Perpu No.2 Th.2002 Tentang Pemberlakuan Perpu No.1 Th.2002 Ttg Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom Di Bali Tanggal 12 Oktober 2002, Menjadi Uu. Ln No.46 & Tln No.4285)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2016
Pengesahan Nota Kesepahaman (mou) Antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman Mengenai Kerjasama Di Bidang Pertahanan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2013
  • 21 November 2013
  • Undang-Undang
  • Dilihat 668 kali
  • Diunduh 11 kali
Pengesahan Rotterdam Convention On The Prior Informed Consent Procedure For Certain Hazardous Chemcals And Pesticides In International Trade ( Konvensi Rotterdam Tentang Prosedur Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Untuk Bahan Kimia Dan Pestisida Berb
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-undang
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
  • 25 February 2013
  • Undang-Undang
  • Dilihat 662 kali
  • Diunduh 21 kali
Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 70 Tahun 1957
  • 22 February 2017
  • Undang-Undang
  • Dilihat 662 kali
  • Diunduh 23 kali
Persetujuan Kebudayaan Antara Negara-negara Ri Dan Republik Mesir. (ln No.145 & Tln No.1465).
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001
Minyak Dan Gas Bumi (ln No.136 & Tln No.4152)
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003
  • 25 February 2013
  • Undang-Undang
  • Dilihat 659 kali
  • Diunduh 15 kali
Penetapan Perpu No.1 Th.2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang. (ln No.45 & Tln No.4284)
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1957
  • 22 February 2017
  • Undang-Undang
  • Dilihat 659 kali
  • Diunduh 24 kali
Persetujuan Kebudayaan Dan Pendidikan Antara Negara-negara Ri & Republik India (ln No.144 & Tln No.1464).
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009
Pengesahan Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Oran
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004
Pembentukan Pengadilan Tinggi Banten
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999
  • 25 February 2013
  • Undang-Undang
  • Dilihat 651 kali
  • Diunduh 10 kali
Pengesahan The Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Masuk Kerja)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011
Penanganan Fakir Miskin
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003
Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat Di Propinsi Nusa Tenggara Barat (ln No.145 & Tln No.4340)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012
  • 22 February 2017
  • Undang-Undang
  • Dilihat 645 kali
  • Diunduh 24 kali
Pengesahan Asean Convention On Counter Terrorism ( Konvensi Asean Mengenai Pembrantasan Terorisme)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
  • 25 February 2013
  • Undang-Undang
  • Dilihat 643 kali
  • Diunduh 13 kali
Perlindungan Anak (ln No.109 & Tln No.4235)
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005
Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Right (konvenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002
Perhitungan Anggaran Negara Ta.2000. (ln No.69 & Tln No.4208)
Total:641

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum
HUKUM PERJANJIAN Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial
HUKUM PERJANJIAN Asas Proporsionalitas dalam…
 Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 54 Tahun 2022 tentang Tata Cara memperoleh sertifikat pendidik bagi Guru dalam jabatan
Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,…
 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi…
Hukum Laut Internasional
Hukum Laut Internasional
Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja
ASAS-ASAS HUKUM PIDANA
ASAS-ASAS HUKUM PIDANA
Prof. Moeljatno
HUKUM PERKAWINAN INDONESIA
HUKUM PERKAWINAN INDONESIA
 MR. MARTIMAN PRODJHAMIDJOJO, MM.MA

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali