Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001
Pembentukan Kota Cimahi (ln No.89 & Tln No.4116)
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Ii Dumai
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999
Bank Indonesia
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003
Pembentukan Kab. Nias Selatan, Kab. Pak-pak Bharat, & Kab. Humbang Hasundutan Di Prov. Sumatera Utara. (ln No.29 & Tln No.4272)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013
Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu Di Provinsi Maluku Utara
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999
Pencabutan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Referendum
Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2008
Pembentukan Kabupaten Deiyai Di Provinsi Papua
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008
Pembentukan Kota Gunungsitoli Di Provinsi Sumatera Utara
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008
Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai Di Provinsi Maluku Utara
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008
Pembentukan Kabupaten Mesuji Di Provinsi Lampung
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004
Perubahan Atas Uu Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Apbn Tahun Anggaran 2006
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001
Pembentukan Kota Lhokseumawe (ln No.82 & Tln No.4109)
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002
Partai Politik (ln No.138 & Tln No.4251)
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2006
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik India Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of India On Cooper
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008
Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya Di Provinsi Papua
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003
Perubahan Atas Uu Ri No.53 Th.1999 Ttg Pembentukan Kab.pelalawan, Kab. Rokan Hulu, Kab. Rokan Hilir, Kab. Siak, Kab. Karimun, Kab.natuna, Kab.kuantan Singingi, Dan Kota Batam. (ln No.31 & Tln No.4274)

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial