Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003
Badan Usaha Milik Negara (ln No.70 & Tln No. 4297)
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009
Kepemudaan
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004
Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005
Guru Dan Dosen
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004
Apbn Tahun 2005
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001
Apbn Ta.2002. (ln No.133 & Tln No.4149)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat Ii Ternate
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013
Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003
Pembentukan Kabupaten Sopiori Di Propinsi Papua(ln No.150 & Tln No.4345)
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008
Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009
Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008
Pengesahan Ilo Convention No. 185 Concerning Revising The Seafarers? Identity Documents Convention, 1958 (konvensi Ilo No. 185 Mengenai Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut, 1958)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002
Pembentukan Kab. Katingan, Kab. Seruyan, Kab.sukamara, Kab.lamandau,kab.gunung Mas, Kab. Pulang Pisau, Kab.murung Raya, Dan Kab. Barito Timur Di Provinsi Kalteng (ln No.18 & Tln No.4180)
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
  • 25 February 2013
  • Undang-Undang
  • Dilihat 375 kali
  • Diunduh 15 kali
Kehutanan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2005
Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004
Pembentukan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001
Pembentukan Kota Prabumulih (ln No.86 & Tln No.4113)
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004
Pembentukan Provinsi Sumatra Barat

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial