JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganUndang-Undang
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000
Perubahan Atas Undang-undang No 49 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupatenbireuen Dan Kabupaten Simeulue
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000
Perubahan Atas Undang-undang No.45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan,kabupatenmalinau.kabupaten Kutai Barat Kabupaten Kutai Timurdan Kota Bontang
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru Dan Kabupaten Maluku Tenggara
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000
Perubahan Atas Undang-undang No.45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah,propinsi Irian Jaya Barat,kabupaten Paniai,kabupaten Mimika Kabupaten Puncak Jaya,dan Kota Sorong
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000
Pengesahan Ii : Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elemination Of The Worth Forms Of Child Labour (konvensi No. 183 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk2 Pekerjaan Terburuk Utk Anak) (ln No.30
Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999
Rakyat Terlatih
Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999
Pembentukan Daerah Kabupaten Landak
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999
Pembentukan Daerah Kabupaten Sorolangun, Daerah Kabupaten Tebo, Daerah Kabupaten Muara Jambi, Dan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999
  • 25 February 2013
  • Undang-Undang
  • Dilihat 590 kali
  • Diunduh 11 kali
Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Daerah Kabupaten Siak, Daerah Kabupaten Karimun, Daerah Kabupaten Natuna, Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Daerah Kota Batam
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999
Pembentukan Daerah Kabupaten Lembata
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999
Pembentukan Daerah Kabupaten Buol, Daerah Kabupaten Marowali, Dan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999
  • 25 February 2013
  • Undang-Undang
  • Dilihat 317 kali
  • Diunduh 10 kali
Pembentukan Daerah Kabupaten Daerah Boalemo
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999
  • 25 February 2013
  • Undang-Undang
  • Dilihat 592 kali
  • Diunduh 10 kali
Pembentukan Daerah Kabupaten Mentawai
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999
Pembentukan Daerah Kabupaten Bireun Dan Daerah Kabupaten Simeulue
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999
  • 25 February 2013
  • Undang-Undang
  • Dilihat 367 kali
  • Diunduh 10 kali
Pembentukan Daerah Kabupaten Nunukan, Daerah Kabupaten Malinau, Daerah Kabupaten Kutai Barat, Daerah Kabupaten Kutai Timur, Dan Daerah Kota Bontang
Total:641

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum
The Leiden Legacy Concepts Of Law In Indonesia
The Leiden Legacy Concepts Of Law In Indonesia…
 Dr. Peter J Burn
Konseling Kontrasepsi Mantap cetakan II
Konseling Kontrasepsi Mantap cetakan II
 Saparinah Sadli, Jeanette Murad dan Farida Lestira Subarja
Hukum dan Kebebasan Pers
Hukum dan Kebebasan Pers
JCT Simorangkir, SH
Menggapai tertib Hukum Di Indonesia
Menggapai tertib Hukum Di Indonesia
 Leden Marpaung,SH.
Filsafat Hukum Desain dan Arsitektur Kesejarahan
Filsafat Hukum Desain dan Arsitektur Kesejarahan
 Prof.Dr.Valerine J.L.Kriekhoff,SH.,MA

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2024. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali