JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganUndang-Undang Darurat
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1959
Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan Dan Pembukaan Tanah. (ln No.1 &tln No.1727)
Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1958
Penambahan Uu Darurat No.7 Th.1955 (ln Th.1955 No.27) Ttg Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak-pidana Ekonomi. (ln No.156 & Tln No.1684).
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1958
Penggantian Peraturan Ttg Bintang Gerilya Sebagai Termaktub Dlm Pp No.8 Th.1949. (ln No.154 & Tln No.1682).
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1958
Pengubahan & Tambahan Uu No.65 Th.1958 Ttg Pemberian Tanda2 Kehormatan Bintang Sakti & Bintang Darma (ln 1958 No.116) (ln No.153 & Tln No.1681).
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1958
Kedudukan Hukum Apotek Darurat. (ln No.137 & Tln No.1668)
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1958
Pengubahan Uu Mata Uang Tahun 1953 (uu No.27 Th.1953, Ln Th.1953 No.77) (ln No.46 & Tln No.1572)
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1958
Urusan Perumahan. (ln No.43 & Tln No.1569)
Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1958
Tanda-tanda Penghargaan Utk Anggota Angkatan Perang. (ln No.41 & Tln No.1567)
Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1958
Pengubahan Uu No.6 Th.1950 (ln Th.1950 No.53) Ttg Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Ketentaraan. (ln No.1 & Tln No.1493)
Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1957
Penagihan Pajak Negara Dgn Surat Paksa (ln No.84 & Tln No.1402).
Undang-Undang Darurat Nomor 26 Tahun 1957
Anggota Angkatan Perang Berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (militer Sukarela) (ln No.83 & Tln No.1400).
Undang-Undang Darurat Nomor 25 Tahun 1957
Penghapusan Monopoli Garam Dan Pembikinan Garam Rakyat. (ln No.82 & Tln No.1399).
Undang-Undang Darurat Nomor 24 Tahun 1957
Mengubah Uu Darurat No.15 Th.1957, Ttg Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Konstituante. (ln No.81 & Tln No.1361).
Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957
Pembentukan Daerah2 Swatantra Tk-ii Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tk-i Maluku (ln No.80)
Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat Ke-1 Maluku. (ln No.79)
Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957
Perubahan Uu No.12 Th.1956 Ttg Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Prop. Sumatera Tengah. (ln No.77)
Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1957
Perubahan Uu Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat. (ln No.76 & Tln No.1360).
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi Dan Riau. (ln No.75).
Undang-Undang Darurat Nomor 18 Tahun 1957
Bank Tani Dan Nelayan. (ln No.70 & Tln No.1356).
Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1957
Kenaikan Tarip Cukai Atas Bir, Gula, Saccharin Dsb. & Kenaikan Bea-masuk Atas Bir (ln No.64 & Tln No.1346).
Total:168

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum
Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan…
 -
Buku Tanya Jawab Seputaran Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat
Buku Tanya Jawab Seputaran Pembentukan Peraturan…
 -
Hukum Outsourcing
Hukum Outsourcing
 Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H.
Hukum Ekonomi
Hukum Ekonomi
 Prof. Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H. ; Dr. I Nyoman…
Panduan JDIH Provinsi Bali
Panduan JDIH Provinsi Bali
 Bali (Provinsi)

Tautan

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali