JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganPeraturan Pemerintah
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2003
Perubahan Peruntukkan Dana Penyertaan Modal Negara Ri Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Tambang Batubara Bukit Asam Sebagaimana Dimaksud Dlm Pp No.11 Th.1998. (ln No.32)
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2013
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroaan ( Persero ) Pt.asdp Indonesia Ferry
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003
Perubahan Atas Pp No.7 Tahun 2003 Tentang Pendirian Perusahaan Umum (perum) Bulog. (ln No.142)
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2003
Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Asuransi Jiwasraya. (ln No.33)
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2003
Hak Keuangan Pimpinan Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Beserta Perangkat Penyelenggara Pemilihan Umum Serta Pimpinan Dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum. (ln No.143 & Tln No.4338)
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2003
Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Jasa Raharja. (ln No.34)
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004
Tata Cara Penyampaian Rencana Dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak. (ln No.1 & Tln No.4353)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2003
Pemindahan Ibukota Kab. Aceh Utara Dari Wilayah Kota Lhokseumawe Ke Lhoksukon Di Wilayah Kab. Aceh Utara. (ln No.35).
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2004
Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Perusahaan Gas Negara. (ln No.3)
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2004
Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Rajawali Nusantara Indonesia. (ln No.4)
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2003
Penundaan Kelima Berlakunya Pp No.39 Th.1998 Ttg Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam. (ln No.40 & Tln No.4280)
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2004
Perubahan Ketiga Atas Pp No.26 Th.1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman. (ln No.10 & Tln 4360)
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2003
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional. (ln No.42 & Tln No.4282)
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2004
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (ln No.11 & Tln No.4361)
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2003
Pembatalan Pp No.29 Th.1998 Ttg Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri Ke Dlm Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Pantja Niaga Dan Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Dharma Niaga Ke Dlm Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Cipta Niaga. (ln No.43)
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003
Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. (ln No. 48 & Tln No.4287)
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004
Perubahan Atas Pp No.49 Th.2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian. (ln No.14 & Tln No.4362)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003
Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidikan, Penuntut Umum, Dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme. (ln No.52 & Tln No.4290)
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2004
Perubahan Atas Pp No.1 Th.1998 Tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal. (ln No.21 & Tln No.4369)
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2003
Penyertaan Modal Negara Ri Pd Perusahaan Perseroan (persero) Pt.bank Bumi Daya, Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Bank Dagang Negara, Perusahaan Perseroan (perseroan) Pt. Bank Ekspor Impor Indonesia & Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Bank Pembangunan I
Total:1.680

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2024. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali