JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganPeraturan Pemerintah
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008
Perubahan Nama Kabupaten Yapen Waropen Menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2006
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum ( Perum ) Damri
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008
Perusahaan Umum ( Perum ) Jaminan Kredit Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003
Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Ri (ln No.1 & Tln No.4255)
Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2010
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Persero (persero) Pt Angkasa Pura Ii
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008
Pemberian Kompensasi, Restitusi Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban
Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010
Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/lembaga
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003
Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Bagi Anggota Kepolisian Negara Ri. (ln No.3 & Tln No.4256)
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008
Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2003
Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dg Sebesar Upah Minimum Propinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/kota. (ln No.6 & Tln No.4258)
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2013
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan ( Persero ) Pt. Perkebunan Nusantara I
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2003
Perubahan Ketiga Atas Pp No.145 Th.2000 Ttg Kelompok Barang Kena Pajak Yg Tergolong Mewah Yg Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. (ln No.7 & Tln No.4259)
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2013
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan ( Persero ) Pt.perkebunan Nusantara Ii
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2013
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroaan ( Persero ) Pt.perkebunan Nusantara Iii
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003
Perubahan Atas Pp No.97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil. (ln No.122 & Tln No.4332)
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (ln No.14 & Tln No.4262)
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006
Pencarian Dan Pertolongan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan ( Persero ) Pt.perkebunan Nusantara Ix
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2013
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan ( Persero ) Pt. Perkebunan Nusantara Xii
Total:1.680

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali