Erubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan.
Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (rups) Atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (persero) Dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia Kepada Menter
Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri Ke Dalam Modal Perusahan Perseroan (persero) Pt. Bank Mandiri Dlm Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum. (ln No.224)
Pengalihan Kedudukan Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (rups) Atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (persero) Dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia Kepada
Mengubah Dan Menambah Ketentuan Mengenai Pangkat Guru Besar Dan Presiden Universitas Pada Perguruan Tinggi (kementerian Pendidikan, Pengajaran Dan Kebudayaan) Dalam Daftar Pangkat Dan Aturan Khusus Golongan Gaji F Pada Lampiran A Dari Pgpn 1955 (ln No.1
Penambahan Dalam Ketentuan Tentang Tugas Dan Urusan Daerah-daerah Otonom Kabupaten, Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten Dan Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Kalimantan Dilapangan Pendidikan, Pengajaran Dan Kebudayaan
Penyerahan Resmi Sebagian Dari Pada Tugas Dan Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran Dan Kebudayaan Kepada Daerah Otonoom Kotapraja Jakarta Raya
Pelaksanan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran Dan Kebudayaan Kepada Propinsi (ln No.110 & Tln No.173)
JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
