JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganPeraturan Pemerintah
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001
Pengamanan Dan Pengalihan Barang Milik /kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2012
Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perdgangan.
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2001
Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/ Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim /piatu Dan Anak Yatim Piatu Anggota Kepolisian Negara Ri. (ln No.56)
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012
Dana Darurat
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2009
Perubahan Kelima Atas Pp No.28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014
Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007
Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2006
Besaran Dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2008
Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Republik Indonesia Pada Pt Kertas Blabak
Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000
Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan
Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000
Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2010
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Persero (persero) Pt Angkasa Pura Ii
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013
Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah,wakil Kepala Daerah, Dan Pegawai Negeri Yang Akan Menjadibakal Calon Anggota Dpr, Dpd,dprd Provinsi,dan Kabupaten /kota,serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007
Perubahan Batas Daerah Kota Pangkalpinang Dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Di Desa Selindung
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2008
Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ke Tiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2008 Kepada Pegawai Negeri,pejabat Negara,dan Penerima Pensiun / Tunjangan.
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan
Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2000
Perusahaan Umum (perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2001
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial. (ln No.66 & Tln No.4099)
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008
Penetapan Pensiunan Pokok Purnawirawan,warakawuri Atau Duda Tunjangan Anak Yatim/piatu,anak Yatim Piatu,dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Total:1.680

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum
SEPUTAR HAK PENGELOLAAN
SEPUTAR HAK PENGELOLAAN
 Arie Sukanti Hutagalung Oloan Sitorus
HUKUM PERHUTANGAN BAGIAN B
HUKUM PERHUTANGAN BAGIAN B
 Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan SH
Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum di Indonesia.
Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum di Indonesia.
 ABD.G. HAKIM NUSANTARA,SH DAN NASROEN YASABARI,SH
Hukum Waris Pengarang Effendi Perangin, S.H. Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta
Hukum Waris Pengarang Effendi Perangin, S.H.…
Bibliografi Hukum adat Indonesia akhir abad XIX - 1975
Bibliografi Hukum adat Indonesia akhir abad XIX…
 Soerjono Soekanto, S.H., M.A

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali