JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganPeraturan Pemerintah
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1999
Perubahan Atas Peraturan Nomor 24 Tahun 1998 Tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014
Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Bitung
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2014
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001
Perubahan Atas Pp No. 8 Th.2000 Ttg Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Paradilan Tata Usaha Negara, & Peradilan Agama. (ln No.50)
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017
Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007
Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010
Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2001
Pembubaran Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Perhotelan & Perkantoran Indonesia Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Hotel Indonesia Natour. (ln No.45)
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015
Tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi Di Aceh
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007
Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sakat
Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001
Pengalihan Kedudukan,tugas & Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan , Perusahaan Umum (perum) Dan Perusahaan Jawatan (perjan) Kepada Menteri Negara Bumn. (ln No.117 & Tln No.4137)
Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2015
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Perikanan Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2016
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Indonesia Asahan Aluminium
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015
Ketahanan Pangan Dan Gizi
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1999
Pembentukan Kecamatan Teras Terunyam Diwilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Bengkulu Utara Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010
Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2016
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Angkasa Pura Ii
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008
Pemberian Kompensasi, Restitusi Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2001
Pencabutan Pp No. 25 Th.1993 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Lokananta Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) Dan Pembubaran Perusahaan Negara Lokananta. (ln No.47)
Total:1.680

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali