JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganPeraturan Pemerintah
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2ooo Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2016
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Angkasa Pura Ii
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2016
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Kereta Api Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2016
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Jasa Marga Tbk
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2016
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2oo9 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Di Bidang Penjaminan Infrastruktur
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2016
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Luar Negeri
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016
Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2016
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham. Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pembangunan Perumahan Tbk
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Saham Perusahaan Perser Oan (persero) Pt Krakatau Steel Tbk.
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2016
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Wijaya Karya Tbk
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2016
Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai Dari Pemberi Kerja Dengan Kriteria Tertentu
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2016
Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Real Estat Dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2016
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kejaksaan Republik Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016
Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2016
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesiake Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero)pt Pelabuhan Indonesia Iv
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2016
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Garuda Indonesia Tbk
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian
Total:1.680

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali