Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999
Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999
Pemanfaatan Jenis Tumbuhan & Satwa Liar. (ln No.15 & Tln No.3804)
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999
Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999
Pengusahaan Hutan Dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999
Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1999
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Aceh, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, Bank Pembangunan Daerah Lampung, Bank Pembangunan Daerah Kalimanta
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1999
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Pengerukan Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999
Penyelenggaraan Transmigrasi
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1999
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Pos Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1998
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Saham Persero Pt Pengembangan Pariwisata Bali
Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996
Penyelenggaraan Kepariwisataan
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994
Pengusahaan Pariwisata Alam Di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kepariwisataan Kepada Kepala Dati I
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1972
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Pengembangan Pariwisata Bali
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1959
Tanda Kehormatan Satyalencana Kebudayaan (ln No.68 & Tln No.1812)
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1958
Mengubah Dan Menambah Ketentuan Mengenai Pangkat Guru Besar Dan Presiden Universitas Pada Perguruan Tinggi (kementerian Pendidikan, Pengajaran Dan Kebudayaan) Dalam Daftar Pangkat Dan Aturan Khusus Golongan Gaji F Pada Lampiran A Dari Pgpn 1955 (ln No.1
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1953
Penyerahan Resmi Sebagian Dari Pada Tugas Dan Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran Dan Kebudayaan Kepada Daerah Otonoom Kotapraja Jakarta Raya
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1953
Penambahan Dalam Ketentuan Tentang Tugas Dan Urusan Daerah-daerah Otonom Kabupaten, Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten Dan Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Kalimantan Dilapangan Pendidikan, Pengajaran Dan Kebudayaan
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1953
Penambahan Tugas Dan Urusan Daerah Otonoom Propinsi Kalimantan Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran Dan Kebudayaan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951
Pelaksanan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran Dan Kebudayaan Kepada Propinsi (ln No.110 & Tln No.173)
Total:1.680

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial