Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1999
Pembentukan 9 (sembilan) Kec. Di Wil. Kab. Dati Ii Malang, Lamongan, Bojonegoro, Ngawi, Blitar, Lumajang Dan Kediri Dalam Wilayah Prov. Dati I Jawa Timur. (ln No.94). (ln No.94)
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1999
Pembentukan 14 (empat Belas) Kecamatan Di Wil. Kab. Dati Ii Serang, Tangerang, Pandeglang, Bogor, Subang, Karawang, Ciamis, Dan Majalengka Dalam Wilayah Propinsi Dati I Jabar . (ln No.93).
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1999
Pembentukan Kecamatan Teras Terunyam Diwilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Bengkulu Utara Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1999
Pembentukan 6 Kecamatan Diwilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Lampung Selatan Dan Lampung Tengah Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1999
Pembentukan Kecamatan Bantarsari Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Cilacap Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1999
Pembentukan 5 Kecamatan Diwilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Aceh Timur Dan Aceh Utara Dalam Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1999
Pembentukan 13 (tigabelas) Kecamatan Di Kabupaten Dati Ii Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Labuhan Ratu, Dan Langkat Dalam Wilayah Prop. Dati I Sumut. (ln No.88).
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1999
Pembentukan Dan Penataan Beberapa Kecamatan Diwilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Maluku Utara Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999
Pengendalian Pencemaran Udara
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1999
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Imdonesia Kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Angkasa Pura
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Imdonesia Kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pakarya Industri
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1999
Penyertaan Modal Negara Republik Imdonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1999
Penyertaan Modal Negara Republik Imdonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Dibidang Perbankan
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1999
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Imdonesia Kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Istaka Karya
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1999
Penyertaan Modal Negara Ri Kedlm Modal Bank Pembangunan Daerah Di. Aceh, Bpd Sumut, Bpd Bengkulu, Bpd Lampung, Bpd Dki Jakarta, Bpd Jateng, Bpd Jatim, Bpd Kalbar, Bpd Sulut, Bpd Maluku, Bpd Ntb, Dan Bpd Ntt Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum.
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1999
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Pt Bank Lipo Tbk, Bank Internasional Indonesia Tbk, Pt Bank Prima Express, Pt Bank Arta Media Dan Pt Bank Patriot Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1999
Pelaksanaan Undang-undang No. 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999
Syarat & Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. (ln No. 69 & Tln No.3846)
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999
Pembinaan & Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. (ln No.68 & Tln No.3845)
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999
Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 70 Th. 1992 Tentang Bank Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah No.73 Th.1998, Pp No.71 Th 1992 Tentang Bank Perkreditan Rakyat Dan Peraturan Pemerintah No. 72 Th 1992 Tentang B
Total:1.680

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial