Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 1999
Penggabungan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Industri Sandang I Ke Dalam Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Industri Sandang Ii.
Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 1999
Penggabungan Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Perusahaan Hotel Dan Tourist Nasional (natour Ltd) Ke Dalam Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Hotel Indonesia Internasional.
Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999
Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan Ke Dalam Mikro Film Atau Media Lainnya Dalam Legalisasi.
Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999
Tata Cara Penyerahan & Pemusnahan Dokumen Perusahaan
Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999
Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Prop. Sulawesi Selatan
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1999
Perubahan Batas Wilayah Kota Bukit Tinggi & Kab. Agam. (ln No.189 & Tln No.3909)
Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 1999
Kerjasama Antara Pemerintah Dan Bank Umum Dalam Rangka Pembiayaan Kredit Usaha Tani . (ln No.188 & Tln No.3908)
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999
Angkutan Di Perairan
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999
Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999
Kawasan Siap Bangun Dan Lingkungan Siap Bangun Yang Berdiri Sendiri.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1999
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/atau Bangunan.
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1999
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri.
Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1999
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham, Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Merpati Nusantara Airlines.
Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1999
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Industri Sandang I.
Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1999
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Indonesia Sandang Ii.
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1999
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan.
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999
Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu. (ln No.136 & Tln No.3871).
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1999
Penangguhan Mulai Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1999
Pemindahan Ibukota Daerah Kabupaten Donggal Dari Wilayah Daerah Kota Palu Ke Wilayah Kota Donggala Kecamatan Banawa Daerah Kabupaten Donggala.
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1999
Pemindahan Ibukota Daerah Kabupaten Simalungun Dari Wilayah Daerah Kota Pematang Siantar Ke Kecamatan Raya Di Wilayah Daerah Kabupaten Simalungun

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Masalah Kenegaraan
Masalah Kenegaraan
Editor : Miriam Budiarjo
Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia
H.Bambang Sunggono,S.H.,M.S dan Aries Harianto,S.H.

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial