Penangguhan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pengadilan Perikanan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 71 Ayat (5) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom Di Bali Tanggal 12 Oktober 2002
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 1998 Tentang Perubahan Berlakunya Undang Undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan
Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang
Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas.
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan
Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Panitia Penyelenggara Ujian Dinas Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Bangli Nomor 8 Tahun 1994 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat Ii Bangli
Penunjukkan Pemimpin Proyek Dan Bendaharawan Proyek, Pembinaan, Pengendalian Program Dalam Rangka Perencanaan Umum Dan Rakorda Tahun Anggaran 1994/1995
Perubahan Keempat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Tanggal 26 Pebruari 1994 No¬mor 79 Tahun 1994 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Bendaharawan Rutin, Peme-gang Uang Muka Cabang, Materiil, Gaji, Pemegang Buku Kas Umum, Pembua
Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Denpasar Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Denpasar
Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Denpasar Nomor 3 Tahun 1994 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Dan Fasilitas Lainya
Total:1.205

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial