JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganPeraturan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2007
Perubahan Ketiga Atas Permendagri No.15 Th.2007 Ttg Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kend. Bermotor & Bea Balik Nama Kend. Bermotor Yg Belum Tercantum Dlm Permendagri No.9 Th.2007 Ttg Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor & Bea Balik Nama
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007
Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2007
Penetapan Kabupaten Siak Sebagai Daerah Penghasil Sumur Minyak Bumi Lapangan Sabak Dan Pedada Area.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2007
Pendelegasian Wewenang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Di Lingk. Ddn.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007
Ketentuan Pelaksanaan Pp No. 45 Th.2007 Ttg Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Peg. Negeri Sipil.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2007
Perubahan Keempat Atas Permendagri No.15 Th.2007 Ttg Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Permendagri No.9 Th.2007 Ttg Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Da
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2007
Perubahan Kelima Atas Permendagri No.15 Th.2007 Ttg Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kend. Bermotor & Bea Balik Nama Kend. Bermotor Yg Belum Tercantum Dlm Permendagri No.9 Th.2007 Ttg Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor & Bea Balik Nama
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007
Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011
Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2007
Rencana Kerja Departemen Dalam Negeri Tahun 2008.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007
Kerja Sama Pembangunan Perkotaan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008
Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008
Pedoman Pelaks. Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2019
Kebutuhan, Persyaratan Dan Tata Cara Penyesuaian/inpassingserta Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2008
Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 164 Tahun 2004 Ttg Organisasi Subbagian, Seksi Dan Subbidang Di Lingkungan Depdagri.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2008
Rencana Kerja Departemen Dalam Negeri 2009
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2011
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Total:816

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali