JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganPeraturan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2010
Batas Daerah Kabupaten Grobogan Dengan Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2006
Perpindahan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat Dan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007
Kerjasama Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Apbd, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2012
Pemberian Izin Belajar Dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2008
Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2008
Batas Daerah Kabupaten Wonogiri Dengan Kabupaten Karangayar Provinsi Jawa Tengah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008
Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2008
Batas Daerah Kabupaten Sidoarjo Dengan Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2009
Organisasi Dan Tatakerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2013
Batas Daerah Kabupaten Jepara Dengan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2009
Tata Cara Pengajuan Cuti Bagi Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum Dan Permohonan Izin Bagi Kepala Daerah Yang Dicalonkan Menjadi Presiden Atau Wakil Presiden.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2013
Batas Daerah Kabupaten Solok Dengan Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2012
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2011
Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010
Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010
Pedoman Pengelolaan Sampah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2012
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Peraturan Disiplin Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011
Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Total:816

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali