JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganPeraturan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010
Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010
Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010 - 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2012
Batas Daerah Kabupaten Bombana Dengan Kabupaten Kolaka Dan Batas Daerah Kabupaten Bombana Dengan Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007
Pengelolaan Pasar Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012
Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2007
Pedoman Pemberian Kemudahan Perizinan Dan Insentif Dalam Pembangunan Rumah Susun Sederhana Di Kawaan Perkotaan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2015
Batas Daerah Kabupaten Grobogan Dengan Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2008
Batas Daerah Kabupaten Belitung Dengan Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2019
Batas Daerah Antara Kabupaten Batu Baradengan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2008
Batas Daerah Kabupaten Semarang Dengan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2016
Batas Daerah Kabupaten Pandeglang Dengan Kabupaten Serang Provinsi Banten
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2016
Batas Daerah Kabupaten Serang Dengan Kota Cilegon Provinsi Banten
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Th.2007 Ttg Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2009
Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Kabupaten/kota.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2014
Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2009
Peraturan Disiplin Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2010
Batas Daerah Kota Madiun Dengan Kabupaten Madiun Dan Batas Daerah Kota Madiun Dengan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2009
Batas Daerah Kabupaten Mojokerto Dengan Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2010
Batas Daerah Kabupaten Grobogan Dengan Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah
Total:816

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum
PENGELOLAAN HARTA KEKAYAAN NEGARA ( SUATU TINJAUAN YURIDIS )
PENGELOLAAN HARTA KEKAYAAN NEGARA ( SUATU TINJAUAN…
 Gunawan Widjaja
PEDOMAN STANDAR DOKUMEN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PRAKUALIFIKASI & PASCAKUALIFIKASI.
PEDOMAN STANDAR DOKUMEN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI…
 SLAMET SUBAGYO
HAK ASASI MANUSIA (hakekat, konsep dan implikasinya dalam perspektif Hukum dan Masyarakat)
HAK ASASI MANUSIA (hakekat, konsep dan implikasinya…
 Prof. Dr. H. Muladi, S.H.
Pengantar Ilmu Hukum ( Buku I)
Pengantar Ilmu Hukum ( Buku I)
 Prof DR Mochtar Kusumaatmaja,SH,LL.m & Dr.B.Arief Sidharta,SH
Hukum Perusahaan Indonesia ( Aspek Hukum Dalam Ekonomi ) Bagian 3
Hukum Perusahaan Indonesia ( Aspek Hukum Dalam…
 Prof.Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil,…

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali