JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganPeraturan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2009
Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri Dengan Lembaga Asing Non Pemerintah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009
Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerjasama Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009
Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2009
Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2013
Batas Daerah Kabupaten Kepahiang Dengan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2009
Standar Kompetensi Pengasuh Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2009
Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Penyelenggara Pemerintahan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010
Pedoman Pencatatan Perkawinan Dan Pelaporan Akta Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2011
Pedoman Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011
Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2007
Batas Daerah Kabupaten Semarang Dengan Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007
Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2015
Batas Daerah Kabupaten Kolaka Utara Dengan Kabupaten Kolaka Dan Batas Daerah Kabupaten Kolaka Utara Dengan Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2019
Batas Daerah Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah Dengan Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2016
Batas Daerah Kabupaten Pandeglang Dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2013
Pelimpahan Dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009
Pedoman Kerja Sama Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dan Lembaga Nirlaba Lainnya Dalam Bidan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012
Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2007
Batas Daerah Kabupaten Cilacap Dengan Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011
Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah
Total:816

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali