JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganPeraturan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2006
Batas Daerah Kabupaten Buleleng Dengan Kabupaten Karangasem Di Provinsi Bali.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2015
Batas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2015
Pedoman Pengelolaan Jabatan Fungsional Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008
Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Di Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2014
Batas Daerah Kabupaten Aceh Selatan Dengan Kota Subulussalam Provinsi Aceh
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Pedoman Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota Dprd Provinsi Dan Dprd Kabupaten/kota
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2017
Batas Daerah Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2009
Pelimpahan Dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Departemen Dalam Negeri Tahun 2010
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2012
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011
Pedoman Fasilitasi Dan Pengadaan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012
Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2017
Batas Daerah Kota Manado Dengan Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2015
Batas Daerah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Dengan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2015
Batas Daerah Kabupaten Grobogan Dengan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2008
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Di Atas Air Dan Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air Tahun 2008.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009
Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Depdagri Dan Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2012
Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu
Total:816

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali