Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota Kepada Lurah.
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Kerjasama Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007
Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyara-katan Bidang Kebudayaan, Keraton, Dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007
Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Bahasa Negara Dan Bahasa Daerah.
Revitalisasi Fungsi Hubungan Masyarakat Pada Instansi Pemerintah Kesekretariatan.
Pengelolaan Pasar Desa.
Perubahan Ketiga Atas Permendagri No.15 Th.2007 Ttg Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kend. Bermotor & Bea Balik Nama Kend. Bermotor Yg Belum Tercantum Dlm Permendagri No.9 Th.2007 Ttg Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor & Bea Balik Nama
Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah
Penetapan Kabupaten Siak Sebagai Daerah Penghasil Sumur Minyak Bumi Lapangan Sabak Dan Pedada Area.
Pendelegasian Wewenang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Di Lingk. Ddn.
Batas Daerah Kabupaten Pasuruan Dgn Kota Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Mojokerto, Dan Kab. Sidoarjo Provinsi Jawa Timur.
Batas Daerah Kabupaten Semarang Dengan Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah.
Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran.
Ketentuan Pelaksanaan Pp No. 45 Th.2007 Ttg Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Peg. Negeri Sipil.
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil
Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007
Pedoman Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat.
Pengawasan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah.

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial