JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganPeraturan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017
Perangkat Daerah Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2017
Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2017
Batas Daerah Kota Bandung Dengan Kota Cimahi, Kota Cimahi Dengan Kabupaten Bandung Barat Dan Kabupaten Bandung Dengan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Bandung Dengan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2017
Standar Operasional Prosedur Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Bogor Dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017
Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Dengan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Agam Dengan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Agam Dengan Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Agam Dengan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2017
Batas Daerah Kota Sawahlunto Dengan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Dengan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Dengan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2017
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Madiun Dengan Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2017
Batas Daerah Kutai Kartanegara Dengan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018
Total:816

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali