JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganPeraturan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006
Penetapan Dan Penegasan Batas Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009
Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2014
Batas Daerah Kabupaten Aceh Selatan Dengan Kota Subulussalam Provinsi Aceh
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007
Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2017
Batas Daerah Kota Gorontalo Dengan Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2019
Kebutuhan, Persyaratan Dan Tata Cara Penyesuaian/inpassing Serta Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019
Penyusutan Barang Milik Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2017
Batas Daerah Kota Bekasi Dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008
Pedoman Organisasi Dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Di Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013
Batas Daerah Kabupaten Karanganyar Dengan Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016
Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006
Pedoman Penegasan Batas Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2016
Batas Daerah Kabupaten Serang Dengan Kota Cilegon Provinsi Banten
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2011
Standar Sarana Dan Prasarana Kantor Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007
Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Bahasa Negara Dan Bahasa Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2017
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2008
Batas Daerah Kabupaten Bangka Tengah Dengan Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2016
Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Keuangan Daerah Dan Pembangunan Daerah Tahap Ii
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Dengan Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara
Total:816

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum
Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah
Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah
 Rusmadi Murad, SH
ASAS-ASAS HUKUM PIDANA
ASAS-ASAS HUKUM PIDANA
Prof. Moeljatno
Pengantar Ilmu Hukum ( Buku I)
Pengantar Ilmu Hukum ( Buku I)
 Prof DR Mochtar Kusumaatmaja,SH,LL.m & Dr.B.Arief Sidharta,SH
Hukum Laut Internasional
Hukum Laut Internasional
Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja
Hukum ekonomi Pembangunan Indonesia
Hukum ekonomi Pembangunan Indonesia
Dr. CFG Sunaryati Hartono,SH

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2024. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali