JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganPeraturan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006
Pedoman Umum Mitigasi Umum.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2015
Batas Daerah Kabupaten Kampar Dengan Kota Pekanbaru Provinsi Riau
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2017
Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005
Pedoman Tata Kearsipan Di Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017
Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dan Badan Atau Lembaga Dalam Bidang Politik Dan Pemerintahan Umum
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2017
Batas Daerah Kota Bandung Dengan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2019
Prosedur Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016
Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010
Pedoman Pemantauan Orang Asing Dan Organisasi Masyarakat Asing Di Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2017
Standar Operasional Prosedur Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015
Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2017
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017
Penataan Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011
Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007
Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Apbd, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2019
Penempatan Tugas Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011
Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi Dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila
Total:816

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum
Asas - asas Hukum Tata Negara
Asas - asas Hukum Tata Negara
 M. Solly Lubis SH
Pengantar Hukum Adat BALI
Pengantar Hukum Adat BALI
 Wayan P.Windia & I Ketut Sudantra
HUKUM KONTRAK (TEKNIK PERANCANGAN KONTRAK BISNIS)
HUKUM KONTRAK (TEKNIK PERANCANGAN KONTRAK BISNIS)
 RICARDO SIMANJUNTAK, SH.LLM.ANZIIF.CIP
Penyelesaian Utang Piutang
Penyelesaian Utang Piutang
 Rudhi A Lontoh,SH & Denny Kailimang SH. & Benny Ponto,SH
Perbandingan Hukum Pidana
Perbandingan Hukum Pidana
 Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali