Batas Daerah Kabupaten Wonogiri Dengan Kabupaten Karangayar Provinsi Jawa Tengah.
Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Th.2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalamnegeri.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Di Wilayah Provinsi
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
Uraian Tugas Subbagian, Seksi Dan Subbidang Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan Dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2013
Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Sektor Minyak Bumi Dan Gas Bumi
Kerja Sama Pembangunan Perkotaan.
Pengesahan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat No.2 Th.2005 Tentang Apbd Prov. Sulawesi Barat Ta.2005.
Perubahan Kelima Atas Permendagri No.15 Th.2007 Ttg Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kend. Bermotor & Bea Balik Nama Kend. Bermotor Yg Belum Tercantum Dlm Permendagri No.9 Th.2007 Ttg Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor & Bea Balik Nama
Perubahan Keempat Atas Permendagri No.15 Th.2007 Ttg Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Permendagri No.9 Th.2007 Ttg Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Da
Pembatalan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Alokasi Penggunaan Lahan Blok I Di Kawasan Efektif Pariwisata Padangbai Mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pariwisata Candidasa Kabupaten Karangasem.
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
Rencana Kerja Departemen Dalam Negeri Tahun 2008.
Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Di Malang.
Total:816

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

HUKUM PERJANJIAN ADAT
HUKUM PERJANJIAN ADAT
Hilman Hadikusuma, SH
Hukum Antariksa Nasional ( Penempatan Urgensinnya )
Hukum Antariksa Nasional ( Penempatan Urgensinnya…
Prof. Dr. Priyatna Abdurrasyld, SH.Ph.D
Pembinaan Bahasa Hukum Indonesia
Pembinaan Bahasa Hukum Indonesia
Prof. Mahadi SH & Drs.Sabaruddin Ahmad.
Wara Laba
Wara Laba
Gunawan Widjaja

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial