Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2013
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan Dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (rpjmd) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (rpjmn) 2010-2014
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Kerja Sama Pembangunan Perkotaan.
Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Sektor Minyak Bumi Dan Gas Bumi
Uraian Tugas Subbagian, Seksi Dan Subbidang Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 Tenta
Pengesahan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat No.2 Th.2005 Tentang Apbd Prov. Sulawesi Barat Ta.2005.
Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Di Malang.
Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012
Pembatalan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Alokasi Penggunaan Lahan Blok I Di Kawasan Efektif Pariwisata Padangbai Mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pariwisata Candidasa Kabupaten Karangasem.
Rencana Kerja Departemen Dalam Negeri Tahun 2008.
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
Total:816

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial