JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganPeraturan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2013
Batas Daerah Kabupaten Seluma Dengan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2012
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2013
Tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dengan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun 2010
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2011
Wilayah Aministrasi Pulau Lereklerekan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2012
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Di Wilayah Provinsi
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007
Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2007
Pendelegasian Wewenang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Di Lingk. Ddn.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2011
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2008
Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Provinsi Dan Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten/kota.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2005
Pedoman Pelaksanaan Bagian Anggaran Pembiayaan Dan Perhitungan Di Lingk. Ddn.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2010
Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (rpjmd) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (rpjmn) 2010-2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2005
Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Diatas Air Dan Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air Th.2005.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2007
Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Diatas Air Dan Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air Th.2007.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2007
Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 Tent
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2008
Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 164 Tahun 2004 Ttg Organisasi Subbagian, Seksi Dan Subbidang Di Lingkungan Depdagri.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2011
Uraian Tugas Subbagian, Seksi Dan Subbidang Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2007
Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 Tent
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2011
Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2005
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
Total:816

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum
Aspek - Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga
Aspek - Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga…
 Prof. Dr. H. Man Suparman Sastrawidjaja, SH., SU.
ASPEK-ASPEK NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL (Edisi Revisi)
ASPEK-ASPEK NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL…
 Huala Adolf, SH.
Hukum Adat Indonesia
Hukum Adat Indonesia
Soerjono Soekanto
Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata
Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata
 Setiawan,SH
Hukum Koperasi Indonesia
Hukum Koperasi Indonesia
R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma,SH., MH

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2024. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali