JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganPeraturan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009
Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Di Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010
Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007
Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007
Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyara-katan Bidang Kebudayaan, Keraton, Dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008
Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupa Bumi.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010
Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2017
Batas Daerah Provinsi Sumatera Barat Dengan Provinsi Bengkulu
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat Dengan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010
Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2012
Monografi Desa Dan Kelurahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007
Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017
Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007
Kader Pemberdayaan Masyarakat.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2017
Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2012
Pedoman Pemberian Nama Daerah, Pemberian Nama Ibu Kota, Perubahan Nama Daerah, Perubahan Nama Ibu Kota, Dan Pemindahan Ibu Kota
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008
Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut Usia Di Daerah.
Total:816

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum
Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia
Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia
 Janus Sidabalok,SH.,M.Hum.
Ilmu Hukum Pajak (R Santoso Brotodihardjo,SH)
Ilmu Hukum Pajak (R Santoso Brotodihardjo,SH)…
 R. Santoso Brotodihardjo. S.H.
Kamus Sansekerta-Indonesia
Kamus Sansekerta-Indonesia
 I Gede Semadi Arta
Teori- Teori dan Kebijakan Pidana (Edisi Revisi)
Teori- Teori dan Kebijakan Pidana (Edisi Revisi)
 Prof. Dr. Muladi, SH dan Prof. Dr. Barda Nawawi Arief,…
Asas - asas Hukum Tata Negara
Asas - asas Hukum Tata Negara
 M. Solly Lubis SH

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali