JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganPeraturan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2013
Batas Daerah Kabupaten Kepahiang Dengan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2012
Batas Daerah Kabupaten Badung Dengan Kabupaten Bangli Provinsi Bali
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2011
Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2010
Tentang Pelimpahan Dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
Standardisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2009
Batas Daerah Kabupaten Banjarnegara Dengan Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2008
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.22 Th.2008 Ttg Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Berm
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2009
Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Th.2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalamnegeri.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2005
Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Diatas Air Dan Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air Th.2005.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan Dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2011
Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2010
Pelimpahan Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2007
Pendelegasian Wewenang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Di Lingk. Ddn.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2008
Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja, Mendagri, Menteri Perindustrian Dan Menteri Perdagangan Ttg Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2013
Batas Daerah Kabupaten Boyolali Dengan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2012
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2013
Batas Daerah Kabupaten Solok Dengan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2005
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2011
Wilayah Aministrasi Pulau Lereklerekan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2012
Batas Daerah Kota Salatiga Dengan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah
Total:816

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali