Batas Daerah Kabupaten Kotabaru Dengan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan
Batas Daerah Kabupaten Solok Dengan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat
Rencana Kerja Departemen Dalam Negeri Tahun 2010
Batas Daerah Kabupaten Banjarnegara Dengan Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.15 Tahun 2007 Ttg Penghitungan Dasar Pengenan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Penghitungan
Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 Ttg Organisasi Dan Tatakerja Depdagri.
Batas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Dengan Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat
Pedoman Pelaks. Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri.
Batas Daerah Kabupaten Boyolali Dengan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah.
Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 551 Tahun 2008 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga/dana Hibah Dari Sektor Pertambangan Dan Pelabuhan Khusus Tahun 2009
Revitalisasi Fungsi Hubungan Masyarakat Pada Instansi Pemerintah Kesekretariatan.
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.26/2008 Ttg Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Mendagri No.22 Th.2008 Ttg Penghitungan Dasar Pengenaan Paj
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2016
Pendelegasian Wewenang Penunjukan Dan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan Bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2005 Tetang Keanggotaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Dari Unsur Perwakilan Pemerintah Daerah, Pakar Otonomi Daerah Dan Pakar Keuangan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2012
Batas Daerah Kabupaten Badung Dengan Kabupaten Bangli Provinsi Bali
Pedoman Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota Dprd Provinsi Dan Dprd Kabupaten/kota
Perubahan Kedua Atas Permendagri No.15 Th.2007 Ttg Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor & Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yg Belum Tercantum Dlm Permendagri No.9 Th.2007 Ttg Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor & Bea Bali
Pembentukan Produk Hukum Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk Sebagai Akibat Perubahan Alamat

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial