JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganPeraturan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2009
Percepatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Untuk Memulai Usaha
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011
Pedoman Pengkajian, Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007
Tatacara Penyampaian Informasi Dan Tanggapan Atau Saran Dari Masyarakat Atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2012
Batas Daerah Kabupaten Banjarnegara Dengan Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2013
Batas Daerah Kabupaten Blora Dengan Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2007
Batas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dengan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2015
Batas Daerah Kabupaten Grobogan Dengan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2013
Batas Daerah Kabupaten Badung Dengan Kabupaten Gianyar Provinsi Bali
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2005
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2008
Batas Daerah Kabupaten Karangasem Dengan Kabupaten Bangli Provinsi Bali.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2007
Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 Tenta
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2008
Peraturan Bersama Peraturan Bersama Menteri Perindustrian, Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Tentang Pengoptimalan Beban Listrik Melalui Pengalih
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2011
Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah Otonom Baru
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2015
Batas Daerah Kabupaten Kotabaru Dengan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2005
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2005
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2009
Batas Daerah Kabupaten Semarang Dengan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2009
Batas Daerah Kabupaten Banjarnegara Dengan Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007
Ketentuan Pelaksanaan Pp No. 45 Th.2007 Ttg Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Peg. Negeri Sipil.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2008
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2008.
Total:816

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2024. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali