Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota Kepada Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006
Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006
Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006
Penetapan Dan Penegasan Batas Desa.
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan Dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006
Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum.
Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Di Malang.
Pendelegasian Wewenang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
Batas Daerah Antara Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta Dengan Provinsi Jawa Tengah.
Batas Daerah Antara Kab.cilacap Dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah.
Lembaran Daerah Dan Berita Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006
Jenis Dan Bentuk Produk Hukum Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006
Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Daerah.
Komunitas Intelijen Daerah.
Perpindahan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat Dan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
Total:816

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli
Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli
Ahmad Yani &Gunawan Widjaja
Hukum Ekonomi Islam
Hukum Ekonomi Islam
Suhrawardi K. Lubis
ASPEK HUKUM TANAH ASET DAERAH
ASPEK HUKUM TANAH ASET DAERAH
Dr. Supriyadi,S.H.,M.Hum.
HUKUM PENANAMAN MODAL DI INDONESIA
HUKUM PENANAMAN MODAL DI INDONESIA
Prof.Dr.Aminuddin Ilmar, SH.MH

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial