JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganPeraturan Menteri Dalam NegeriPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran Dan Pertanggung-jawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Dana Operasional.

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran Dan Pertanggung-jawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Dana Operasional.
Jenis Dokumen : Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 21
Judul : Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran Dan Pertanggung-jawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Dana Operasional.
T.E.U. : -
Singkatan Jenis : PERMENDAGRI
Tempat Penetapan : -
Tanggal Penetapan : 1 January 1970
Tanggal Pengundangan : 1 January 1970
Subjek : -
Status : Berlaku
Sumber : -
Urusan Pemerintahan : -
Bidang Hukum : -
Bahasa : -
Pemrakarsa : -
Penandatangan : -

Dokumen

Produk Hukum Lainnya yang Sejenis

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (covid-19) Di Lingkungan Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019
Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2019
Batas Daerah Antara Kabupaten Muara Enim Dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2019
Penempatan Tugas Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Lihat Semua

Cari Produk Hukum

Berbagi di Media Sosial

Monografi Hukum
Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan…
 -
Buku Tanya Jawab Seputaran Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat
Buku Tanya Jawab Seputaran Pembentukan Peraturan…
 -
Hukum Outsourcing
Hukum Outsourcing
 Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H.
Hukum Ekonomi
Hukum Ekonomi
 Prof. Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H. ; Dr. I Nyoman…
Panduan JDIH Provinsi Bali
Panduan JDIH Provinsi Bali
 Bali (Provinsi)

Tautan

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali