Peraturan Gubernur Bali Nomor 78 Tahun 1992
Peraturan Gubernur Bali Nomor 78 Tahun 1992 tentang Izin Pengambilan Air Bawah Tanah
Peraturan Gubernur Bali Nomor 75 Tahun 1998
Peraturan Gubernur Bali Nomor 75 Tahun 1998 tentang Penetapan Perubahan Status Desa Subamia Kecamatan Tabanan Kabupaten Daerah Tingkat Ii Tabanan Menjadi Kelurahan Subamia Kecamatan Tabanan Kabupaten Daerah Tingkat Ii Tabanan
Peraturan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2002
Peraturan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2002 tentang Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan.
Peraturan Gubernur Bali Nomor 294 Tahun 1998
Peraturan Gubernur Bali Nomor 294 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 90 Tahun 1998 Tanggal 1 April 1998 Tentang Penunjukan Bendaharawan Proyek Dan Pemimpin Proyek Untuk Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggara
Peraturan Gubernur Bali Nomor 49 Tahun 1992
Peraturan Gubernur Bali Nomor 49 Tahun 1992 tentang Izin Pengambilan Air Bawah Tanah Gubernur
Peraturan Gubernur Bali Nomor 498 Tahun 1993
Peraturan Gubernur Bali Nomor 498 Tahun 1993 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Jembrana Nomor 15 Tahun 1993 Tentang Penetapan Sisaperhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Jembrana Tahun Anggaran 1992/1993
Peraturan Gubernur Bali Nomor 569 Tahun 1998
Peraturan Gubernur Bali Nomor 569 Tahun 1998 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/pasal Dan Proyek Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1998/1999
Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2001
Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas.
Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2004
Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2004 tentang Rencana Induk Pembangunan Pemberdayaan Perempuan (rip-pp) Provinsi Bali Tahun 2005 - 2009
Peraturan Gubernur Bali Nomor 464 Tahun 1998
Peraturan Gubernur Bali Nomor 464 Tahun 1998 tentang Pen Jabaran Anggaran Pend Ap At An, Kegiatan/p Asal Dan Pro Yek Perubahan Anggaran Pend Ap At An Dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1998/1999
Peraturan Gubernur Bali Nomor 268 Tahun 1992
Peraturan Gubernur Bali Nomor 268 Tahun 1992 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Jembrana Nomor 15 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat Ii Jembrana
Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 1992
Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 1992 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Badung Nomor 4 Tahun 1991 Tentang Terminal Kendaraan Bermotor
Peraturan Gubernur Bali Nomor 407 Tahun 1993
Peraturan Gubernur Bali Nomor 407 Tahun 1993 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Bangli Nomor 15 Tahun 1993 Tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Bangli Tahun Anggaran 1992/1993
Peraturan Gubernur Bali Nomor 600 Tahun 1992
Peraturan Gubernur Bali Nomor 600 Tahun 1992 tentang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah
Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2002
Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan.
Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2004
Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Pengambian Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan
Peraturan Gubernur Bali Nomor 145 Tahun 1992
Peraturan Gubernur Bali Nomor 145 Tahun 1992 tentang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah
Peraturan Gubernur Bali Nomor 425 Tahun 1991
Peraturan Gubernur Bali Nomor 425 Tahun 1991 tentang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah
Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2003
Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2003 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Peraturan Gubernur Bali Nomor 84 Tahun 1993
Peraturan Gubernur Bali Nomor 84 Tahun 1993 tentang Penunjukan Sementara Bad An Pengawas Perusahaan Daerah Tingkat I Bali
Total:3.030

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial