JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganPeraturan Gubernur Bali
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Peraturan Gubernur Bali Nomor 478 Tahun 1991
Peraturan Gubernur Bali Nomor 478 Tahun 1991 tentang Penghapusan/pembongkaran Bangunan Kantor Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Peraturan Gubernur Bali Nomor 478 Tahun 1991
Peraturan Gubernur Bali Nomor 478 Tahun 1991 tentang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah
Peraturan Gubernur Bali Nomor 479 Tahun 1991
Peraturan Gubernur Bali Nomor 479 Tahun 1991 tentang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah
Peraturan Gubernur Bali Nomor 480 Tahun 1991
Peraturan Gubernur Bali Nomor 480 Tahun 1991 tentang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah
Peraturan Gubernur Bali Nomor 481 Tahun 1991
Peraturan Gubernur Bali Nomor 481 Tahun 1991 tentang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah
Peraturan Gubernur Bali Nomor 482 Tahun 1991
Peraturan Gubernur Bali Nomor 482 Tahun 1991 tentang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah
Peraturan Gubernur Bali Nomor 483 Tahun 1991
Peraturan Gubernur Bali Nomor 483 Tahun 1991 tentang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah
Peraturan Gubernur Bali Nomor 484 Tahun 1991
Peraturan Gubernur Bali Nomor 484 Tahun 1991 tentang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah
Peraturan Gubernur Bali Nomor 486 Tahun 1991
Peraturan Gubernur Bali Nomor 486 Tahun 1991 tentang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah
Peraturan Gubernur Bali Nomor 487 Tahun 1991
Peraturan Gubernur Bali Nomor 487 Tahun 1991 tentang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah
Peraturan Gubernur Bali Nomor 489 Tahun 1991
Peraturan Gubernur Bali Nomor 489 Tahun 1991 tentang
Peraturan Gubernur Bali Nomor 490 Tahun 1991
Peraturan Gubernur Bali Nomor 490 Tahun 1991 tentang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah
Peraturan Gubernur Bali Nomor 497 Tahun 1991
Peraturan Gubernur Bali Nomor 497 Tahun 1991 tentang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah
Peraturan Gubernur Bali Nomor 499 Tahun 1991
Peraturan Gubernur Bali Nomor 499 Tahun 1991 tentang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah
Peraturan Gubernur Bali Nomor 502 Tahun 1991
Peraturan Gubernur Bali Nomor 502 Tahun 1991 tentang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah
Peraturan Gubernur Bali Nomor 503 Tahun 1991
Peraturan Gubernur Bali Nomor 503 Tahun 1991 tentang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah
Peraturan Gubernur Bali Nomor 504 Tahun 1991
Peraturan Gubernur Bali Nomor 504 Tahun 1991 tentang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah
Peraturan Gubernur Bali Nomor 505 Tahun 1991
Peraturan Gubernur Bali Nomor 505 Tahun 1991 tentang Penetapan Pemenang Karang Taruna Dan Pekerja Sosial Masyarakat Teladan Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991/1992
Peraturan Gubernur Bali Nomor 507 Tahun 1991
Peraturan Gubernur Bali Nomor 507 Tahun 1991 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Buleleng Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Buleleng Nomor 10 Tahun 1985 Tentang Biaya Administrasiijin Tempat Usaha Kecuali Perusahaan Pen
Peraturan Gubernur Bali Nomor 508 Tahun 1991
Peraturan Gubernur Bali Nomor 508 Tahun 1991 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Jembrana Nomor 7 Tahun 1991 Tentang Uang Retribusi, Biaya Administrasiij1n Usaha Bagi Perusahaan Penggilingan Padi, Huller Dan Penyosohan Beras
Total:3.047

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2024. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali