Peraturan Gubernur Bali Nomor 284 Tahun 1991
Peraturan Gubernur Bali Nomor 284 Tahun 1991 tentang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah
Peraturan Gubernur Bali Nomor 285 Tahun 1991
Peraturan Gubernur Bali Nomor 285 Tahun 1991 tentang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah
Peraturan Gubernur Bali Nomor 286 Tahun 1991
Peraturan Gubernur Bali Nomor 286 Tahun 1991 tentang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah
Peraturan Gubernur Bali Nomor 287 Tahun 1991
Peraturan Gubernur Bali Nomor 287 Tahun 1991 tentang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah
Peraturan Gubernur Bali Nomor 289 Tahun 1991
Peraturan Gubernur Bali Nomor 289 Tahun 1991 tentang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah
Peraturan Gubernur Bali Nomor 290 Tahun 1991
Peraturan Gubernur Bali Nomor 290 Tahun 1991 tentang Ijin Pengambelan Air Bawah Tanah
Peraturan Gubernur Bali Nomor 292 Tahun 1991
Peraturan Gubernur Bali Nomor 292 Tahun 1991 tentang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah
Peraturan Gubernur Bali Nomor 293 Tahun 1991
Peraturan Gubernur Bali Nomor 293 Tahun 1991 tentang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah
Peraturan Gubernur Bali Nomor 294 Tahun 1991
Peraturan Gubernur Bali Nomor 294 Tahun 1991 tentang Pengambilan Air Bawah Tanah
Peraturan Gubernur Bali Nomor 295 Tahun 1991
Peraturan Gubernur Bali Nomor 295 Tahun 1991 tentang Penetapan Jaringan Irigasi Subak Yang Diserahkan Kepada Subak Di Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Peraturan Gubernur Bali Nomor 296 Tahun 1991
Peraturan Gubernur Bali Nomor 296 Tahun 1991 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat Ii Jembrana Untuk Menyerahkan Jaringan Irigasi Subak Berikut Wewenang Pengurusannya Kepada Subak
Peraturan Gubernur Bali Nomor 297 Tahun 1991
Peraturan Gubernur Bali Nomor 297 Tahun 1991 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat Ii Badung Untuk Menyerahkan Jaringan Irigasi Subak Berikut Wewenang Pengurusannya Kepada Subak
Peraturan Gubernur Bali Nomor 298 Tahun 1991
Peraturan Gubernur Bali Nomor 298 Tahun 1991 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat Ii Gianyar Untuk Menyerahkan Jaringan Irigasi Subak Berekut Wewenang Pengurusannya Kepada Subak
Peraturan Gubernur Bali Nomor 299 Tahun 1991
Peraturan Gubernur Bali Nomor 299 Tahun 1991 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Bupati Kepala Daerah Tingkatiikarangasemuntukmenyerahkan Jaringan Irigasi Subak Berikut Wewenang Pengurusannya Kepada Subak
Peraturan Gubernur Bali Nomor 300 Tahun 1991
Peraturan Gubernur Bali Nomor 300 Tahun 1991 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat Ii Bangli Untuk Menyerahkan Jaringan Irigasi Subak Berikut Wewenang Pengurusannya Kepada Subak
Peraturan Gubernur Bali Nomor 301 Tahun 1991
Peraturan Gubernur Bali Nomor 301 Tahun 1991 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat Ii Tabanan Untuk Menyerahkan Jaringan Irigasi Subak Berikut Wewenang Pengurusannya Kepada Subak
Peraturan Gubernur Bali Nomor 302 Tahun 1991
Peraturan Gubernur Bali Nomor 302 Tahun 1991 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Jembrana Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Jembrana Tahun Anggaran 1991/1992
Peraturan Gubernur Bali Nomor 303 Tahun 1991
Peraturan Gubernur Bali Nomor 303 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Tanggal 15 Maret 1991 Nomor 152 Tahun 1991 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Bendaharawan Rutin, Pemegang Uang Muka Cabang, Materiel, Gaji, Pemegang Buku Kas Umum, Pembua
Peraturan Gubernur Bali Nomor 303 Tahun 1991
Peraturan Gubernur Bali Nomor 303 Tahun 1991 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tngkat Ii Karangasem Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Karangasem Tahun Anggaran 1991/1992
Peraturan Gubernur Bali Nomor 310 Tahun 1991
Peraturan Gubernur Bali Nomor 310 Tahun 1991 tentang Penetapan Pemenang-pemenanglomba Lingkungan Hidup Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN
PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN
Soesabdo marmo Soedjono
PENGANTAR ILMU HUKUM PAJAK
PENGANTAR ILMU HUKUM PAJAK
R. Santoso Brotodiharjo, SH
WAWASAN NUSANTARA
WAWASAN NUSANTARA
Prof. Mr. SH Munadjat Danusaputro

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial