Peraturan Gubernur Bali Nomor 555 Tahun 1992
Peraturan Gubernur Bali Nomor 555 Tahun 1992 tentang Tambahan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Dan Nilai Jual Mesin Pengganti Untuk Menghitung Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun Pajak 1992 Di Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Peraturan Gubernur Bali Nomor 76 Tahun 1991
Peraturan Gubernur Bali Nomor 76 Tahun 1991 tentang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah
Peraturan Gubernur Bali Nomor 583 Tahun 1992
Peraturan Gubernur Bali Nomor 583 Tahun 1992 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/pasal Dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993
Peraturan Gubernur Bali Nomor 236 Tahun 1999
Peraturan Gubernur Bali Nomor 236 Tahun 1999 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pa Jak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1999
Peraturan Gubernur Bali Nomor 596 Tahun 1992
Peraturan Gubernur Bali Nomor 596 Tahun 1992 tentang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah
Peraturan Gubernur Bali Nomor 89 Tahun 1991
Peraturan Gubernur Bali Nomor 89 Tahun 1991 tentang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah
Peraturan Gubernur Bali Nomor 175 Tahun 1994
Peraturan Gubernur Bali Nomor 175 Tahun 1994 tentang Calon Kabupaten Daerah Tingkat Ii Penerima Tanda Kehormatan Parasamya Purna- Karya Nugraha Pelita V Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Peraturan Gubernur Bali Nomor 168 Tahun 1994
Peraturan Gubernur Bali Nomor 168 Tahun 1994 tentang Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Tim Pembina Dan Tim Pelaksana Siaran Pedesaan Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 1998
Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penetapandesa Sadarhukumpropinsidaerahtingkatibali
Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 1992
Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 1992 tentang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah
Peraturan Gubernur Bali Nomor 227 Tahun 1994
Peraturan Gubernur Bali Nomor 227 Tahun 1994 tentang Pembentukan Dan Susunan Keanggota Antim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional
Peraturan Gubernur Bali Nomor 93 Tahun 1994
Peraturan Gubernur Bali Nomor 93 Tahun 1994 tentang Pembagian Jasa Produksi Dan Dana Kesejahteraan Bank Pembangunan Daerah Bali
Peraturan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2002
Peraturan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2002 tentang Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan.
Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2002
Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2002 tentang Penjabaran Realisasi Pendapatan ,kegiatan/pasal Dan Proyek Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.
Peraturan Gubernur Bali Nomor 102 Tahun 1998
Peraturan Gubernur Bali Nomor 102 Tahun 1998 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Tabanan Nomor 34 Tahun 1997 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Tabanan
Peraturan Gubernur Bali Nomor 23 Tahun 2002
Peraturan Gubernur Bali Nomor 23 Tahun 2002 tentang Realokasi Pemberian Sebagian Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Kepada Kabupaten / Kota.
Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2001
Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberian Honorarium Bagi Pejabat/pegawai Yang Bekerja Pada Satuan Kerja / Proyek.
Peraturan Gubernur Bali Nomor 222 Tahun 1998
Peraturan Gubernur Bali Nomor 222 Tahun 1998 tentang Pelepasan Hak Atas Rumah Golongan Iii Beserta Tanahnya Milik/kekayaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Dan Penghapusan Dari Daftar Inventaris Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Serta Lan Jut Menetapkan Pemilikan Rumah Golongan Iii Beserta
Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 1993
Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 1993 tentang I Jin Pengambilan Air Bawah Tanah
Peraturan Gubernur Bali Nomor 383 Tahun 1994
Peraturan Gubernur Bali Nomor 383 Tahun 1994 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Karangasem Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Karangasem Tahun Anggaran 1994/1995

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial