JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganMoU/Nota Kesepakatan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
MoU/Nota Kesepakatan Menteri Dalam Negeri Nomor 075/01/NK/B.Pem.Kesra/I/2021;MoU/I/I/8.1.1./2021;B/113/I/2021;002/SKB/MDA-Prov-Bali/I/2021 Tahun 2021
Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Kepolisian Daerah Bali Komando Resor Militer 163/Wira Satya Majelis Desa Adat Provinsi Bali tentang Pelaksanaan Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat
MoU/Nota Kesepakatan Menteri Dalam Negeri Nomor M.HH-04.HM.05.02180/285/Sj Tahun 2016
Pelayanan Dan Pembinaan Masyarakat Sadar Hukum Dalam Rangka Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik Dan Bersih
Total:2

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum
Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan…
 -
Buku Tanya Jawab Seputaran Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat
Buku Tanya Jawab Seputaran Pembentukan Peraturan…
 -
Hukum Outsourcing
Hukum Outsourcing
 Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H.
Hukum Ekonomi
Hukum Ekonomi
 Prof. Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H. ; Dr. I Nyoman…
Panduan JDIH Provinsi Bali
Panduan JDIH Provinsi Bali
 Bali (Provinsi)

Tautan

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali