Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama
Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kota Banjarmasin, Kota Cirebon, Kota Surakarta, Kota Magelang, Dan Kota Tanjung Pinang, Serta Pada Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Aceh Tengah Dan Kabupaten Bener Meriah
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 111/m Tahun 2009, Keputusan Presiden Nomor 3/p Tahun 2010, Keputusan Presiden Nomor 57/p Tahun 2010, Dan Keputusan Presiden Nomor 159/m Tahun 2011
Pembentukan Kejaksaan Negeri Cikarang, Kejaksaan Negeri Bengkayang, Kejaksaan Negeri Cilegon, Kejaksaan Negeri Sendawar, Kejaksaan Negeri Sangatta Dan Kejaksaan Negeri Tua Pejat
Pengesahan Agreement Establishing The Islamic Corporation For The Development Of The Private Sector (persetujuan Pendirian Koperasi Islam Untuk Pembangunan Sektor Swasta)
Pengecualian Terhadap Perusahaan Perseroan (persero) Pt Kereta Api Dari Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri, Keuangan Selalu Rapat Umum Pemegang Saham (rups) Kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara
Perubahan Atas Keppres No. 4 Th. 1984 Tentang Badan Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Senayan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dgn Keppres No. 35 Th 1997.
Pengesahan Amanded Convention On The International Mobile Satellite Organization (konvensi Tentang Organisasi Satelit Bergerak International Yang Telah Diubah)
JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
