Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Kerajaan Spanyol Untuk Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berhubungan Dengan Pajak-pajak Atas Penghasilan Dan Atas Modal Beserta Protokol
Jenis Dan Kriteria Perusahaan Perseroan Tertentu Yang Dapat Dikecualikan Dari Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selalu Pemegang Saham Atau Rapat Umum Pemegang Saham (rups) Kepada Menteri Negara Perdayagunaan Badan Usaha Milik Neg
Pengecualian Terhadap Perusahaan Perseroan (persero) Pt Kereta Api Dari Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri, Keuangan Selalu Rapat Umum Pemegang Saham (rups) Kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara
Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 198 Th. 1998 Tentang Pembentukan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keppres No. 18 Tahun 1999.
Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 21 Tahun 1999 Tentang Tim Kerja Terpadu Pengkajian Pelaksanaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/mpr/1998 Berkaitan Dengan Pemisahan Yang Tegas Antar Fungsi-fungsi Yudikatif Dari Ekse
Pengesahan Pesetujuan Atara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Suriname Mengenai Pembangunan Dan Kerja Sama Yang Lebih Erat Dan Pembentukan Konsultasi Bilateral
Pengesahan Protocol Of 1992 To Armend The International Convention Of Civil Liability For Oil Pollution Damage 1969. (protokol 1992 Ttg Perubahan Terhadap Konvensi International Ttg Tanggung Jawab Perdata Untuk Kerusakan Akibat Pencemaran Minyak, 1969)
JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
