Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2013
Tim Renegosiasi Perjanjian Penjualan Dan Pembelian Liquefied Natural Gas Tangguh
Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 2000
Pendirian Universitas Negeri Papua
Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2004
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002
Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2003
Perubahan Status Jembatan Tol Citarum Rajamandala Dan Jembatan Tol Mojokerto Sebagai Jembatan Umum Tanpa Tol
Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2011
Pengakhiran Masa Tugas Tenaga Yang Ditempatkan Pada Menteri Keuangan Untuk Tim Prakarsa Dan Pengarahan Reformasi Peningkatan Kinerja Bidang Pajak Dan Bea Cukai
Keputusan Presiden Nomor 171 Tahun 2000
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Menteri Negara
Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2003
Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001
Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2003
Pembentukan Pengadilan Negeri Sangeti, Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, Dan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun
Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2003
Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2004 Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Perusahaan Listrik Negara
Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2008
Pembentukan Tim Renegosiasi Perjanjian Penjualan Dan Pembelian Liquid Natural Gas Tangguh
Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2008
Remisi Perubahan Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Sementara Atas Nama Michael Loic Blanc
Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2007
Pengakhiran Tugas Dan Pembubaran Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 2003
Pengesahan Second Additional Protocol To The Constitution Of The Asian-pacific Postal Union (protokol Tambahan Kedua Konstitusi Perhimpunan Pos Asia-pasifik
Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2010
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2006
Pembentukan Pengadilan Negeri Airmadidi
Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2002
Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang
Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1999
Pembentukan Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Indonesia (indonesian Debt Restructuring Agency)
Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2004
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Ri & Pem. Rep. Bulgaria Mengenai Peningkatan & Perlindungan Atas Penanaman Modal.
Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003
Tim Koordinasi Telematika Indonesia Presiden Republik Indonesia

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

ASPEK HUKUM AKTA CATATAN SIPIL DI INDONESIA
ASPEK HUKUM AKTA CATATAN SIPIL DI INDONESIA
Victor M Situmorang, SH dan Dra. Cormentyana Sitanggang
Hukum Koperasi Indonesia
Hukum Koperasi Indonesia
R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma,SH., MH

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial