JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganKeputusan Presiden
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2013
Penugasan Wapres Melaksanakan Tugas Presiden
Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2015
Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional Dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional Periode Tahun 2015-2019
Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001
Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, Dan Pengadilan Negeri Makassar
Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 2000
Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 264 Tahun 1962 Tentang Larangan Adanya Organisasi Liga Demokrasi, Rotary Club, Divine Life Society, Vrijmetselaren-loge (loge Agung Indonesia), Moral Rearmament Movement, Ancient Mystical Organization Of Rosi Crucians (
Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2013
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara Islamic Solidarity Games Iii Tahun 2013
Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2000
Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 1999
Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil.
Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001
Badan Amil Zakat Nasional
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2015
Tim Percepatan Penyelesaian Pembayaran Jual Beli Tanah Dan Bangunan Warga Korban Luapan Lumpur Sidoarjo Di Dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007
Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002
Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1999
Panitia Negara Perayaan Hari-hari Nasional Dan Penerimaan Kepala Negara / Pemerintah Asing / Pimpinan Organisasi Internasional
Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011
Penetapan Cekungan Air Tanah
Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2003
Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Di Lingkungan Lembaga Tertinggi/tinggi Negara Presiden Republik Indonesia,
Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2005
Tentang Pemberian Amnesti Umum Dan Abolisi Kepada Setiap Orang Yang Terlibat Dalam Gerakan Aceh Merdeka
Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001
Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Atau Sebutan Lain
Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004
Perizinan Atau Perjanjian Di Bidang Pertambangan Yg Berada Di Kawasan Hutan.
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002
Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak
Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999
Pengurangan Masa Pidana (remisi)
Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002
Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (trafiking) Perempuan Dan Anak
Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2017
Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2017 Sebagai Hari Libur Nasional
Total:1.146

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum
Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia
Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia
 Janus Sidabalok,SH.,M.Hum.
Ilmu Hukum Pajak (R Santoso Brotodihardjo,SH)
Ilmu Hukum Pajak (R Santoso Brotodihardjo,SH)…
 R. Santoso Brotodihardjo. S.H.
Kamus Sansekerta-Indonesia
Kamus Sansekerta-Indonesia
 I Gede Semadi Arta
Teori- Teori dan Kebijakan Pidana (Edisi Revisi)
Teori- Teori dan Kebijakan Pidana (Edisi Revisi)
 Prof. Dr. Muladi, SH dan Prof. Dr. Barda Nawawi Arief,…
Asas - asas Hukum Tata Negara
Asas - asas Hukum Tata Negara
 M. Solly Lubis SH

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali