JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganKeputusan Presiden
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 1999
Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil.
Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2014
Penambahan Wilayah Kerja Perusahaan Umum (perum) Jasa Tirta 1 Di Wilayah Sungai Toba Asahan, Wilayah Sungai Serayu Bogowonto, Dan Wilayah Sungai Jratunseluna
Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999
Pengurangan Masa Pidana (remisi)
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen
Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001
Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hocpada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002
Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2017
Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2017 Sebagai Hari Libur Nasional
Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015
Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2014
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014
Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999
Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Dan Penetapan Organisasi Dan Tata Kerja Seketariat Umum Komisi Pemilihan Umum
Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001
Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Atau Sebutan Lain
Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2014
Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kabupaten Karangasem, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Jember, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Solok, Kabupaten Bungo, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo, Kabupa
Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003
Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001
Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, Dan Pengadilan Negeri Makassar
Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2014
Panitia Nasional Penyelenggaraan Latihan Penanggulangan Bencana Megathrust Mentawai Tahun 2014 Di Provinsi Sumatera Barat
Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011
Penetapan Cekungan Air Tanah
Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2014
Pembentukan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong, Dan Pengadilan Negeri Merauke
Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2004
Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2015
Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games Xviii Tahun 2018
Total:1.146

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum
Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia
Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia
 Janus Sidabalok,SH.,M.Hum.
Asas - asas Hukum Tata Negara
Asas - asas Hukum Tata Negara
 M. Solly Lubis SH
HUKUM KONTRAK (TEKNIK PERANCANGAN KONTRAK BISNIS)
HUKUM KONTRAK (TEKNIK PERANCANGAN KONTRAK BISNIS)
 RICARDO SIMANJUNTAK, SH.LLM.ANZIIF.CIP
Asas - Asas Hukum Adat ( Suatu Pengantar )
Asas - Asas Hukum Adat ( Suatu Pengantar )
 Prof. Bushar Muhammad, SH
Pengantar Hukum Adat BALI
Pengantar Hukum Adat BALI
 Wayan P.Windia & I Ketut Sudantra

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2024. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali