Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2000
Tim Koordinasi Telematika Indonesia
Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2012
Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan, Kota Probolinggo, Dan Kota Tangerang Selatan
Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 2000
Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2016
Program Penyusunan Peraturan Pemerintah
Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2008
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 2002
Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Tenaga Tim Asistensi, Dan Staf Administrasi Kesekretariatan Komisi Ombudsman Nasional
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2012
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2003
Pengesahan Protocol 9 Dangerous Goods (protokol 9 Barang-barang Berbahaya)
Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1999
Pembentukan Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organization
Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2013
Hari Musik Nasional
Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2016
Gugus Tugas (task Force) Dalam Rangka Implementasi Kebijakan Pengampunan Pajak
Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2000
Badan Urusan Logistik
Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1999
Badan Pengembangan Kehidupan Bernegara
Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001
Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1999
Tim Pengkajian Kebijaksanaan Dan Peraturan Perundang-undangan Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform
Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001
Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi
Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2008
Perubahan Kedua Atas Susunan Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional Sebagaimana Dimaksud Dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional
Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 2014
Pembentukan Panitia Seleksi Calon Hakim Konstitusi Yang Diajukan Oleh Presiden
Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2015
Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Lebak, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Asahan, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lima Puluh Kota, Dan Kabupaten Kapuas
Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004
Pengesahan Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-operation Between The Association Of South East Asian Nations And The People's Republic Of China (persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Anggotaasosiasi Bangsa-ba

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial