Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 21 Tahun 1999 Tentang Tim Kerja Terpadu Pengkajian Pelaksanaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/mpr/1998 Berkaitan Dengan Pemisahan Yang Tegas Antar Fungsi-fungsi Yudikatif Dari Ekse
Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 198 Th. 1998 Tentang Pembentukan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keppres No. 18 Tahun 1999.
Pengecualian Terhadap Perusahaan Perseroan (persero) Pt Kereta Api Dari Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri, Keuangan Selalu Rapat Umum Pemegang Saham (rups) Kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara
Jenis Dan Kriteria Perusahaan Perseroan Tertentu Yang Dapat Dikecualikan Dari Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selalu Pemegang Saham Atau Rapat Umum Pemegang Saham (rups) Kepada Menteri Negara Perdayagunaan Badan Usaha Milik Neg
Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Kerajaan Spanyol Untuk Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berhubungan Dengan Pajak-pajak Atas Penghasilan Dan Atas Modal Beserta Protokol
Pengesahan Agreement On The Recognition Commercial Vehicle Inspection Certificates For Goods Vehicles And Public Service Vehicles Issued By Asean Members Countries
Perubahan Atas Keputusan Presiden No.9 Th. 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden No.58 Th. 1998
JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
